DEBAT ISU EKONOMI NASIONAL 2018

Peningkatan Peran Pemuda dalam Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Guna Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan

Call for Essay PPKTI 2018

Ideku untuk Negeri Tercinta

Buka Bersama dan Silatponi

Rajut Ukhuwah Aktivis Kampus dalam Balutan Bulan Ramadhan Bersama DPO dan Alumni KRISTAL

INNOVATION CONTEST 2018

KRISTAL Sukses Mewadahi Inovasi dan Kreativitas Mahasiswa Indonesia

Rabu, 25 April 2018

POLEMIK PROGRAM STUDENT LOAN


DIKMA #4
POLEMIK PROGRAM STUDENT LOAN


              Pemerintah baru saja mewacanakan peluncuran program kredit pendidikan bagi mahasiswa S1 hingga S3. Program ini bertujuan untuk mengubah mindset masyarakat terhadap pinjaman yang awalnya untuk konsumtif dialokasikan ke investasi melalui pendidikan. Bersama dengan perbankan, pemerintah memberi kredit maksimal 200 juta selama lima tahun yang biasa disebut dengan student loan. Program ini menimbulkan impact postif dan negatif dalam bidang pendidikan maupun ekonomi dan juga menimbulkan berbagai reaksi dari mahasiswa. Berikut adalah pembahasan secara rinci dampak program student loan serta pro-kontra terhadap usulan program ini.
              Indonesia sudah pernah menjalankan program student loan di tahun 1980-an lalu. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir yang menjadi salah satu penerima student loan menceritakan bahwa program itu efektif membantu mahasiswa tingkat akhir yang sudah tidak dibiayai oleh orangtuanya. Pemberian student loan akan membantu meringankan beban orangtua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya karena zaman sekarang biaya pendidikan itu sangat mahal.Terlebih pendidikan merupakan kebutuhan dasar. Pendidikan sangat penting utuk meningkatkan kompetensi dalam persaingan terlebih di era MEA dan globalisasi. Selain itu, dengan adanya pinjaman pendidikan akan menciptakan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi, karena student loan akan motivasi mahasiswa untuk belajar serta bertanggungjawab terhadap uang yang dipinjamkan.
              Pada tahun 2050 Indonesia akan mengalami bonus demografi yang artinya semakin banyak usia produktif yang akan menempuh pendidikan tinggi. Namun, dana dari APBN sejumlah 20% tersebut tidak mampu mengakomodasi biaya pendidikan tersebut. Berdasarkan survei oleh Higher Education Leadership and Management tahun 2012 mereka mengemukakan sumber pendapatan mayoritas mahasiswa dari orang tua sebesar 88,16 persen dan beasiswa 4,6 persen. Jika kebutuhan biaya kuliah sudah tidak sanggup dibayar maka orang tua akan melakukan pinjaman dengan presentase meminjam saudara adalah 32%, bank 28%, dan pegadaian 13%. Jika dibandingkan besaran bunga antara student loan dengan pinjaman bank cukup jauh, bunga student loan sekitar 6,5% sedangkan perbankan bisa mencapai 9%.
              Disisi lain, jika mahasiswa menggunakan student loan, nantinya setelah lulus para mahasiswa diharuskan membayar seluruh utang termasuk bunganya. Hal ini akan menekan mahasiswa yang lulus dengan keharusan membayar utang dalam jumlah banyak. Beruntung jika mahasiswa tersebut mendapat pekerjaan yang layak, bagaimana jika para sarjana tersebut justru menganggur karena lapangan kerja yang ada sangat sedikit dan yang mendaftar sangat banyak. Walaupun saat ini pemerintah sedang menggalakkan UMKM yang terus bertambah, tetapi kebanyakan UMKM masih rintisan dan skalanya pun tidak besar sehingga rekrutmen pekerja juga masih kecil jumlahnya. Selain itu terdapat pekerja asing yang juga meramaikan persaingan kerja di Indonesia. Para lulusan tersebut akan terlilit hutang yang semakin banyak dan bisa terjadi kredit macet.
              Student Loan dapat mengindikasikan pemerintah melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai pengurus rakyat. Dengan Student Loan dari perbankan yang menggunakan sistem bunga, hubungan pemimpin dengan rakyat seolah-olah seperti hubungan pedagang dan pembeli, yang berlaku adalah prinsip hitung dagang bukan pengurusan. Menurut pandangan agama terutama islam, pendidikan adalah hak kolektif rakyat yang wajib dipenuhi oleh para pemimpin (terdapat dalam hadist riwayat bukhari-muslim). Selain itu dilihat dari sisi bunga yang digunakan program student loan mengandung riba yang haram. Student loan juga melanggar prinsip suka sama suka dalam transaksi atau perjanjian, diperbolehkan bank mengambil untung dalam memberikan bantuan pembiayaan, namun dari akad-nya harus dilakukan atas kesepakatan kedua pihak di awal, tidak bertambah terus menerus juga tidak langsung dipatok 6,5%.
Berdasarkan data, student loan telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang dan Selandia Baru. Jika dilihat student loan diterapkan di negara-negara maju baik ekonomi maupun pendidikan. Berdasar survei Chapman dan Lounkaew menunjukkan bahwa perbandingan tingkat gagal bayar pada empat negara yaitu: Amerika Serikat, Kanada, Thailand, dan Malaysia, menunjukkan persentase masing-masing 14,7%, 13%, 53% dan 49%. Di Amerika Serikat (AS) sendiri, peningkatan anggaran student loan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam laporan The Fed New York, pada akhir 2017, pinjaman pendidikan di AS sudah mencapai US$ 1,38 triliun atau setara 17.888 triliun rupiah. Dimana 11% diantaranya mengalami penunggakan pembayaran cicilan hingga 90 hari dan ada beberapa yang lebih lama lagi.
              Berdasarkan banyak sisi positif dan negatif di atas, penerapan student loan perlu dikaji lagi lebih dalam dari berbagai sisi, mulai dari ekonomi, pendidikan, psikologis mahasiswa, serta faktor lainnya. Salah satu hal yang perlu dikaji mengenai kerjasama penerapan pinjaman pendidikan dengan perbankan, sebab Indenesia merupakan negara dengan perekonomian kerakyatan bukan kapitalis. Jika pendidikan yang merupakan hak dasar dikendaikan oleh swasta maka pendidikan nantinya dikhawatirkan akan menjadi lahan untuk memperoleh laba. Perlu pula kesiapan penyediaan lapangan kerja yang mencukupi, agar tidak ada kredit macet yang memberatkan mahasiswa.

Sumber :
Ardiansyah,M.2018. Student Loan Menakar Pendidikan dengan Hitung Dagang, diakses 16 April 2018 pukul 21.00 WIB pada https://www.islampos.com/
Malia,Indiana.2018. Kredit Pendidikan Jadi 'Jebakan' Mahasiswa? Ini Kata Pakar Pendidikan, diakses 16 April 2018 pukul 21.00WIB pada https://news.idntimes.com/
Sebayang, Rehia.2018. The Fed: 'Student Loan' Bisa Hambat Pertumbuhan Ekonomi, diakses 19 April 2018 pada https://www.cnbcindonesia.com/
Putera, Andri Donnal. 2018. Ini Kriteria Penerima "Student Loan" yang Disarankan Perencana Keuangan, diakses 19 April 2018 pada https://ekonomi.kompas.com/
Putera, Andri Donnal. 2018. Soal "Student Loan", Ini Kata Perencana Keuangan, diakses 19 April 2018 pada https://ekonomi.kompas.com/
Fadzilah, Fara Fahira Dwi. 2018. STUDENT LOAN SEBAGAI PRODUK INDUSTRI PENDIDIKAN KAPITAL, diakses 24 April 2018 pukul 07.20WIB pada https://himahiunhas.org/
Redaktur Kompasiana. 2018. Sistem Pinjaman Pendidikan (Student Loan), Tidak Cocok untuk Indonesia?, diakses 24 April 2018 pukul 07.20WIB pada https://www.kompasiana.com/




Share:

Kamis, 19 April 2018

PENGUMUMAN LOLOS FULLPAPER ICON 2018


PENGUMUMAN LOLOS FULLPAPER INNOVATION CONTEST (ICON) 2018


Berdasarkan hasil penilaian dan keputusan dewan juri, kami seluruh panitia mengucapkan selamat kepada 15 tim finalis yang berhasil lolos ke babak final (presentasi) Innovation Contest (ICON) 2018 

Terima kasih kepada seluruh tim yang telah mengirimkan karyanya
Kepada tim yang belum berkesempatan untuk memasuki babak final, jangan menyerah  dan tetap semangat karena sebuah karya tidak ada yang sia-sia dan pasti akan bermanfaat

Kami tunggu karya kalian selanjutnya di ICON 2019! 

Daftar dan panduan finalis dapat didownload pada link berikut ini à KLIK DISINI

Sampai bertemu di Fakultas Ekonomi UNY
“Be Brave, Be Smart, and Be Innovative Youth❗❗”
#ICON2018

Share:

Selasa, 10 April 2018

Mengkaji Isu Bahwa Indonesia Tidak Ada Lagi Tahun 2030


DIKMA #3

“Mengkaji Isu Bahwa Indonesia Tidak Ada Lagi Tahun 2030”


Pernyataan yang dikemukakan Prabowo dalam pidatonya mengenai Indonesia tidak ada lagi 2030 menimbulkan banyak pro dan kontra. Ada yang mengatakan mungkin bisa benar-benar terjadi dan ada pula yang menyanggah serta mengatakan bahwa pernyataan beliau kurang kuat karena tidak menyebutkan data secara kongkrit, justru beredar isu bahwa pernyataan tersebut diambil dari novel Ghost Fleet: A Novel of The Next World War. Berikut adalah beberapa pendapat dan fakta keadaan Indonesia saat ini.
Sampai saat ini, Indonesia terus memperbaiki diri dari tahun ke tahun. Perekonomian dan pendidikan Indonesia sudah lebih baik dari pada masa orde baru, dilihat dari kebebasan berekspresi dan menyalurkan kreativitasnya. Masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan alam serta kreativitas yang tinggi untuk dikembangkan dalam usaha guna meningkatkan perekonomian. Namun, saat ini yang terjadi justru sumber daya Indonesia dikuasai oleh pihak asing, contoh nyatanya adalah PT. Freeport Indonesia yang telah beroperasi sejak 1967 mengeruk kekayaan emas dan tembaga. Hingga tahun 2017, Indonesia hanya memegang kurang dari 10% saham Freeport. Namun saat ini pemerintah Indonesia sedang berusaha mendapatkan 51% saham Freeport dan menyerahkannya kepada Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar 10% jika berhasil, dengan syarat terjadinya perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia. Kontrak Freeport seharusnya berakhir pada 2021. Sorotan lain yang perlu diperhatikan yaitu terjadinya privatisasi BUMN, dimana cabang-cabang ekonomi vital tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh negara namun saat ini diswastakan.
Berdasarkan survei dari keuangan Swiss (Credit Suisse) bahwa Indonesia termasuk negara dengan perekonomian timpang terbesar nomor 4 di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Ketimpangan ini terjadinya karena penguasaan kekayaan nasional yang saat ini hanya dikuasai 1% dari masyarakat golongan tertentu. Sebetulnya, jika ditilik dari gini ratio (rasio yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh) sudah terjadi peningkatan dari 0,41% menjadi 0,391% yang artinya pemerataan ekonomi semakin membaik.

Sumber : Credit Suisse dan BPS

Dilihat dari segi hutang negara, Indonesia memiliki utang luar negeri mencapai 3.706,5 triliun. Tentu sangat dimungkinkan akan bertambah karena pemerintah sedang menggalakkan banyak program seperti dana desa (tiap desa diberi dana hingga 800juta), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas), Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan lainnya. Sebenarnya, utang negara itu bukan menjadi masalah jika digunakan untuk hal yang produktif. Pemerintahan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono memiliki utang yang lebih kecil dari pemerintahan Joko Widodo, tetapi dilihat dari keefektifan dalam penggunaannya sangat berbeda. Pada zaman SBY, uang negara digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi BBM dan lain sebagainya. Kebanyakan program ini hanya menolong serta membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Berbeda dengan pemerintahan Jokowi yang mengembangkan desa melalui dana desa, perbaikan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan lain sebagainya yang dampaknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang.


Jika utang tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur yang membantu produksi maka biaya produksi akan turun dan harga barang dipasaran juga akan turun. Penurunan harga ini akan memicu terjadinya konsumsi tinggi dan produsen juga akan terpacu berproduksi lebih banyak akibat adanya kenaikan permintaan. Selain itu, debt ratio (rasio antara utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto) Indonesia masih dalam batas aman, yaitu sebesar 27%. Ambang batas sebagaimana diatur dalam pasal 12 UU No.17/2003 yaitu 60%. Jika ditilik kembali, meskipun Indonesia memiliki hutang Rp3.706,5 triliun, masih dikatakan aman dan sehat jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki utang sangat besar. Contohnya Jepang yang memiliki utang hingga Rp143.000 triliun dan debt ratio mencapai 227,2%, Singapura yang memiliki utang hingga Rp743.000 triliun dengan debt ratio 105,5%, bahkan Amerika Serikat memiliki total utang Rp170.000 triliun dengan debt ratio 101,5%. Namun, sebenarnya nilai ini tidak dapat dijadikan acuan karena sistem perekonomiannya sangat berbeda. Perekonomian Indonesia ditopang dari konsumsi (baik pemerintah maupun rumah tangga) sebesar 50%, sedangkan di negara maju penopang perekonomian mengandalkan produksi. Untuk mengubah penopang perekonomian menjadi produksi, saat ini pemerintah sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur dan UMKM.
Sebenarnya, pernyataan Indonesia akan bubar tahun 2030 bisa jadi benar ataupun sebaliknya. Pada tahun 2030, di Indonesia akan terjadi bonus demografi artinya jumlah penduduk usia produktif akan naik, jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik maka sangat mungkin Indonesia tidak ada lagi tahun 2030 tetapi jika bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian Indonesia justru bisa menjadi negara dengan perekonomian terkuat. Seperti prediksi dari PricewaterhouseCoopers (Lembaga audit dan konsultan profesional) menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia melewati Brazil, Rusia, dan Jerman. Dengan dukungan demografis dan produktivitas sebagai penggerak pertumbuhan, ekonomi RI akan menembus peringkat 4 di dunia pada 2050.  Lalu menurut McKinsey&Company dalam tajuk The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (2012) memperkirakan pada 2030 perekonomian Indonesia akan stabil dengan urutan ketujuh di dunia. Menurut OECD dalam The Ocean Economy in 2030, Indonesia menjadi urutan ketiga setelah China dan India.
Sumber :Kata Data, World Bank, IMF

Sumber Referensi:
Redakur Kompas.2018.Prabowo Ungkap Pidatonya Soal Indonesia Bubar Tahun 2030 atas Kajian Ahli Intelijen, diakses 6April 2018 pada https://nasional.kompas.com/
Redaktur iNews.2018.Benarkah Indonesia Bubar 2030 Hasil Riset Buktikan Sebaliknya, diakses 6 April 2018 pada https://www.inews.id/
Muzayyin, Arif Hulwan.2018.Indonesia Bubar 2030 Versi Prabowo dan Warning Oposisi, diakses 6 April 2018 pada https://m.cnnindonesia.com/
Redaktur Tribun News.2018.Banyak Kontra Pidato Prabowo Indonesia Bubar 2030, Tito Karnavian & Gatot Nurmantyo Tanggapi Posistif, diakses 6 April 2018 pada http://video.tribunnews.com/
Ibrahim, Gibran Maulana.2018.Soal Indonesia Bubar 2030, Gerindra Tak Percaya Prabowo Kutip Novel, diakses 6 April 2018 pada https://m.detik.com/
Yuliawati.2016.Riwayat Freeport Memburu Harta Karun di Papua, diakses 7 April 2018 pada https://www.cnnindonesia.com/
Redaktur.2017.Ketimpangan Ekonomi Indonesia Peringkat 4, diakses 7 April 2018 pada https://katadata.co.id/infografik/
Redaktur.2016.Utang Pemerintah Jokowi Rp 3.089 Triliun, Menkeu: Kenapa Perlu Berutang? Tanya Warung Sebelah, diakses 7 April 2018 pada https://www.kaskus.co.id/
Miftakhul.2017.Sarjana Menganggur Semakin Banyak, diakses 7 April 2018 pada https://www.jawapos.com/
Redaktur.2018.2030, Ekonomi RI Terbesar Kelima Dunia, diakses 7 April 2018 pada http://koran-sindo.com/
Burmansyah, Edy.2017.Kekeliruan Debt to GDP Ratio, diakses 8 April 2018 pada http://indoprogress.com/



Share:

Jam

Anda Pengunjung Ke-