INNOVATION CONTEST 2018

Peningkatan Peran Pemuda Melalui Sumber Daya Lokal dalam Pembangunan Sektor Perekonomian Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Pengurus Baru UKMF Penelitian KRISTAL

-Siap Mengemban Amanah Baru di Tahun 2018-

Diskusi Publik Mahasiswa #3

Mengkaji Isu Bahwa Indonesia Tidak Ada Lagi Tahun 2030

Media Club 2018

Learn Design and Realize Your Dream

Jumat, 18 Mei 2018

Panitia Debat Isu Ekonomi Nasional (DIEN) 2018


PENGUMUMAN

PANITIA DEBAT ISU EKONOMI NASIONAL (DIEN) 2018



Hai Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNY!!!

Bagi kalian yang telah mengikuti seleksi Kepanitiaan Debat Isu Ekonomi Nasional (DIEN) 2018.

Pengumuman dapat didownload DISINI

Selamat Bagi kalian yang lolos seleksi,
Selamat Bergabung di Kepanitiaan DIEN 2018, kami tunggu kontribusi terbaik kalian.

Bagi kalian yang belum lolos, tetap semangat dan teruslah berkontribusi dalam kegiatan lain!!

Dan bagi kalian yang lolos seleksi, jangan lupa hadiri Temu Perdana yang akan dilaksanakan pada:
Hari                        : Sabtu, 19 Mei 2018
Jam                        : 08.00 WIB
Tempat                   : Rektorat UNY

#DIEN 2018 #UKMFKRISTAL #BERSATUKITABISA

Share:

Kamis, 10 Mei 2018

Pengaruh Inovasi dan Strategi Generasi Milenial dalam Perkembangan Pereknomian Indonesia


PRESS RELEASE FORKIS 3

Pengaruh Inovasi dan Strategi Generasi Milenial dalam Perkembangan Pereknomian Indonesia


Salam muda ! Salam cendikia bangsa !
Mahasiswa merupakan penerus estafet perjuangan bangsa dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang  guna memajukan peradaban bangsa...
Maka dari itu sebagai generasi muda sudah semestinya kita bersikap cermat dan juga berpikir kritis dalam menanggapi problematika-problematika global di masyarakat dalam ruang lingkup Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan Politik, Teknologi serta bidang Pertanian.
Dalam ruang lingkup Ekonomi forkis pada agenda kali ini mengulas sumbangsih mahasiswa dalam berkontribusi pada perekonomian bangsa guna mewujudkan kesejahteraan di masyarakat dengan mulai menggerakkan ekonomi kerakyatan serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dimasyarakat, serta proaktif terhadap koperasi guna mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan bergabung didalamnya dan memperbaiki sistem yang ada.
Pada sektor Sosial Budaya kita mengulas metode untuk menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap kearifan lokal dan kebudayaan melalui penanaman edukasi nilai-nilai budaya bangsa didalam pembelajaran di ranah pendidikan sebagai basis edukasi untuk memperkenalkan budaya bangsa kepada peserta didik guna menumbuhkan rasa cinta pada nilai budaya bangsa.
Di ranah Hukum dan Politik, generasi muda harus bersikap kritis terhadap pergerakan organisasi di masyarakat karena ada suatu gerakan seporadis yang bertujuan mengganti ideologi pancasila sehingga dapat memicu perpecahan di Indonesia.
Pada bidang Teknologi kami mengulas pemanfaatan teknologi evaluasi kinerja guru secara online oleh murid dengan pemberian rating secara kumulatif sehingga kinerja pendidik dapat diketahui secara objektif guna menunjang kompetensi professionalitas guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Di bidang Pertanian, sebagai negara agraris kita mengulas metode pertanian produktif guna menunjang kompetensi petani dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif dari langkah pemilihan bibit, penanaman dan metode panen serta metode distribusi.
Share:

Rabu, 09 Mei 2018

KRISTAL SUKSES MEWADAHI INOVASI DAN KREATIVITAS MAHASISWA INDONESIA


KRISTAL FE UNY SUKSES MEWADAHI INOVASI DAN KREATIVITAS MAHASISWA INDONESIA

       Empatrangkaian puncak acara Innovation Contest (ICON) 2018 sukses diselenggarakan oleh KRISTAL FE UNY pada 3–5 Mei 2018 lalu. Dimulai sejak Maret 2018 dalam pengumpulan paper, akhirnya KRISTAL berhasil menghadirkan 15 tim terbaik. Kelima belas tim tersebut adalah 2 tim Universitas Diponegoro, 2 tim Institut Teknologi Sepuluh November, 2 tim Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, UniversitasUdayana, Universitas Negeri Makasar, Universitas Tanjungpura, Universitas Trunojoyo, Politeknik Negeri Banyuwangi, PKN STAN, Universitas Jenderal Soedirman, dan Institut Pertanian Bogor.
       Pada Kamis (3/05) lalu, 15 tim berhasil dihadirkan dalam Technical Meeting di Ruang Ramah Tamah FE UNY untuk berdiskusi dan menghasilkan kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan presentasi karya. Bertempat di Auditorium FE UNY, pada hari berikutnya, Jumat (4/05), kelima belas tim seru beradu intelektualitas di hadapan tiga juri, yakni Bapak Ari Akbar Devananta (MITI KM), Bapak Lukman Yoga Suryawan, S.Si (Analisis Pengembangan Program Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta), dan Bapak Ahmad Chafid Alwi, S.Pd., M.Pd (Dosen Fakultas Ekonomi).
       Rangkaian acara ICON 2018 ketiga adalah PPKTI (Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah). Mengusung tema Optimalisasi Potensi Mahasiswa Melalui Kepenulisan untuk Membentuk Insan yang Kontributif dan Prestatif, PPKTI ini menghadirkan 2 narasumber yang berpengalaman dalam bidang kepenulisan yaitu Rifaldy Fajar (Mawapres UNY 2017) dan Astika Nurwidyawati (LPDP awardee University of Edinburgh, United Kingdom). Keduanya merupakan mahasiswa dan alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Narasumber pertama memaparkan materi mengenai kepenulisan esai lomba dan narasumber kedua memaparkan materi mengenai esai dan tips untuk mengajukan beasiswa LPDP. PPKTI ini merupakan  kelanjutan dari PPKTI pertama yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2018 dan sekaligus ditutup dengan mengumumkan juara LKTIN ICON 2018 sekaligus memberikan hadiah serta penghargaan.
       Tim yang berhasil keluar menjadi juara adalah Universitas Negeri Yogyakarta dengan ketua Ria Oktaviani (Juara 1), Universitas Dipenogoro dengan ketua Fathin Syafira (Juara 2), Universitas Gadjah Mada (Juara 3), Institut Teknologi sepuluh November dengan ketua Alfian Muhammad Reza (Juara Harapan 1), PKN STAN (Juara Harapan 2), dan Universitas Udayana (Juara Harapan 3). Adapun Best Presentation berhasil diraih oleh tim dari Universitas Gadjah Mada, penghargaan Best Implementation berhasil disandang tim dari Universitas Diponogoro dan Best Poster diraih oleh PKN STAN.
       Rangkaian keempat kegiatan ICON 2018 adalah Fieldtrip. Kegiatan ini berupa kunjungan ke wisata Benteng Vredeburg dan wisata malioboro. Tentunya kegiatan ini dilakukan agar semua finalis dapat lebih mengenal wisata yang ada di Jogja dan dapat lebih dekat dengan finalis yang lain.
       Melalui rangkaian acara ICON 2018 yang berhasil dilaksanakan, harapannya mahasiswa Indonesia, baik yang mendapatkan juara maupun belum, dapat menjadi inovator muda yang menyumbangkan kontribusinya pada Indonesia melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Sukses kepada juara-juara ICON 2018. Nantikan ICON 2019 mendatang!

Share:

Rabu, 25 April 2018

POLEMIK PROGRAM STUDENT LOAN


DIKMA #4
POLEMIK PROGRAM STUDENT LOAN


              Pemerintah baru saja mewacanakan peluncuran program kredit pendidikan bagi mahasiswa S1 hingga S3. Program ini bertujuan untuk mengubah mindset masyarakat terhadap pinjaman yang awalnya untuk konsumtif dialokasikan ke investasi melalui pendidikan. Bersama dengan perbankan, pemerintah memberi kredit maksimal 200 juta selama lima tahun yang biasa disebut dengan student loan. Program ini menimbulkan impact postif dan negatif dalam bidang pendidikan maupun ekonomi dan juga menimbulkan berbagai reaksi dari mahasiswa. Berikut adalah pembahasan secara rinci dampak program student loan serta pro-kontra terhadap usulan program ini.
              Indonesia sudah pernah menjalankan program student loan di tahun 1980-an lalu. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir yang menjadi salah satu penerima student loan menceritakan bahwa program itu efektif membantu mahasiswa tingkat akhir yang sudah tidak dibiayai oleh orangtuanya. Pemberian student loan akan membantu meringankan beban orangtua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya karena zaman sekarang biaya pendidikan itu sangat mahal.Terlebih pendidikan merupakan kebutuhan dasar. Pendidikan sangat penting utuk meningkatkan kompetensi dalam persaingan terlebih di era MEA dan globalisasi. Selain itu, dengan adanya pinjaman pendidikan akan menciptakan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi, karena student loan akan motivasi mahasiswa untuk belajar serta bertanggungjawab terhadap uang yang dipinjamkan.
              Pada tahun 2050 Indonesia akan mengalami bonus demografi yang artinya semakin banyak usia produktif yang akan menempuh pendidikan tinggi. Namun, dana dari APBN sejumlah 20% tersebut tidak mampu mengakomodasi biaya pendidikan tersebut. Berdasarkan survei oleh Higher Education Leadership and Management tahun 2012 mereka mengemukakan sumber pendapatan mayoritas mahasiswa dari orang tua sebesar 88,16 persen dan beasiswa 4,6 persen. Jika kebutuhan biaya kuliah sudah tidak sanggup dibayar maka orang tua akan melakukan pinjaman dengan presentase meminjam saudara adalah 32%, bank 28%, dan pegadaian 13%. Jika dibandingkan besaran bunga antara student loan dengan pinjaman bank cukup jauh, bunga student loan sekitar 6,5% sedangkan perbankan bisa mencapai 9%.
              Disisi lain, jika mahasiswa menggunakan student loan, nantinya setelah lulus para mahasiswa diharuskan membayar seluruh utang termasuk bunganya. Hal ini akan menekan mahasiswa yang lulus dengan keharusan membayar utang dalam jumlah banyak. Beruntung jika mahasiswa tersebut mendapat pekerjaan yang layak, bagaimana jika para sarjana tersebut justru menganggur karena lapangan kerja yang ada sangat sedikit dan yang mendaftar sangat banyak. Walaupun saat ini pemerintah sedang menggalakkan UMKM yang terus bertambah, tetapi kebanyakan UMKM masih rintisan dan skalanya pun tidak besar sehingga rekrutmen pekerja juga masih kecil jumlahnya. Selain itu terdapat pekerja asing yang juga meramaikan persaingan kerja di Indonesia. Para lulusan tersebut akan terlilit hutang yang semakin banyak dan bisa terjadi kredit macet.
              Student Loan dapat mengindikasikan pemerintah melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai pengurus rakyat. Dengan Student Loan dari perbankan yang menggunakan sistem bunga, hubungan pemimpin dengan rakyat seolah-olah seperti hubungan pedagang dan pembeli, yang berlaku adalah prinsip hitung dagang bukan pengurusan. Menurut pandangan agama terutama islam, pendidikan adalah hak kolektif rakyat yang wajib dipenuhi oleh para pemimpin (terdapat dalam hadist riwayat bukhari-muslim). Selain itu dilihat dari sisi bunga yang digunakan program student loan mengandung riba yang haram. Student loan juga melanggar prinsip suka sama suka dalam transaksi atau perjanjian, diperbolehkan bank mengambil untung dalam memberikan bantuan pembiayaan, namun dari akad-nya harus dilakukan atas kesepakatan kedua pihak di awal, tidak bertambah terus menerus juga tidak langsung dipatok 6,5%.
Berdasarkan data, student loan telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang dan Selandia Baru. Jika dilihat student loan diterapkan di negara-negara maju baik ekonomi maupun pendidikan. Berdasar survei Chapman dan Lounkaew menunjukkan bahwa perbandingan tingkat gagal bayar pada empat negara yaitu: Amerika Serikat, Kanada, Thailand, dan Malaysia, menunjukkan persentase masing-masing 14,7%, 13%, 53% dan 49%. Di Amerika Serikat (AS) sendiri, peningkatan anggaran student loan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam laporan The Fed New York, pada akhir 2017, pinjaman pendidikan di AS sudah mencapai US$ 1,38 triliun atau setara 17.888 triliun rupiah. Dimana 11% diantaranya mengalami penunggakan pembayaran cicilan hingga 90 hari dan ada beberapa yang lebih lama lagi.
              Berdasarkan banyak sisi positif dan negatif di atas, penerapan student loan perlu dikaji lagi lebih dalam dari berbagai sisi, mulai dari ekonomi, pendidikan, psikologis mahasiswa, serta faktor lainnya. Salah satu hal yang perlu dikaji mengenai kerjasama penerapan pinjaman pendidikan dengan perbankan, sebab Indenesia merupakan negara dengan perekonomian kerakyatan bukan kapitalis. Jika pendidikan yang merupakan hak dasar dikendaikan oleh swasta maka pendidikan nantinya dikhawatirkan akan menjadi lahan untuk memperoleh laba. Perlu pula kesiapan penyediaan lapangan kerja yang mencukupi, agar tidak ada kredit macet yang memberatkan mahasiswa.

Sumber :
Ardiansyah,M.2018. Student Loan Menakar Pendidikan dengan Hitung Dagang, diakses 16 April 2018 pukul 21.00 WIB pada https://www.islampos.com/
Malia,Indiana.2018. Kredit Pendidikan Jadi 'Jebakan' Mahasiswa? Ini Kata Pakar Pendidikan, diakses 16 April 2018 pukul 21.00WIB pada https://news.idntimes.com/
Sebayang, Rehia.2018. The Fed: 'Student Loan' Bisa Hambat Pertumbuhan Ekonomi, diakses 19 April 2018 pada https://www.cnbcindonesia.com/
Putera, Andri Donnal. 2018. Ini Kriteria Penerima "Student Loan" yang Disarankan Perencana Keuangan, diakses 19 April 2018 pada https://ekonomi.kompas.com/
Putera, Andri Donnal. 2018. Soal "Student Loan", Ini Kata Perencana Keuangan, diakses 19 April 2018 pada https://ekonomi.kompas.com/
Fadzilah, Fara Fahira Dwi. 2018. STUDENT LOAN SEBAGAI PRODUK INDUSTRI PENDIDIKAN KAPITAL, diakses 24 April 2018 pukul 07.20WIB pada https://himahiunhas.org/
Redaktur Kompasiana. 2018. Sistem Pinjaman Pendidikan (Student Loan), Tidak Cocok untuk Indonesia?, diakses 24 April 2018 pukul 07.20WIB pada https://www.kompasiana.com/




Share:

Kamis, 19 April 2018

PENGUMUMAN LOLOS FULLPAPER ICON 2018


PENGUMUMAN LOLOS FULLPAPER INNOVATION CONTEST (ICON) 2018


Berdasarkan hasil penilaian dan keputusan dewan juri, kami seluruh panitia mengucapkan selamat kepada 15 tim finalis yang berhasil lolos ke babak final (presentasi) Innovation Contest (ICON) 2018 

Terima kasih kepada seluruh tim yang telah mengirimkan karyanya
Kepada tim yang belum berkesempatan untuk memasuki babak final, jangan menyerah  dan tetap semangat karena sebuah karya tidak ada yang sia-sia dan pasti akan bermanfaat

Kami tunggu karya kalian selanjutnya di ICON 2019! 

Daftar dan panduan finalis dapat didownload pada link berikut ini à KLIK DISINI

Sampai bertemu di Fakultas Ekonomi UNY
“Be Brave, Be Smart, and Be Innovative Youth❗❗”
#ICON2018

Share:

Selasa, 10 April 2018

Mengkaji Isu Bahwa Indonesia Tidak Ada Lagi Tahun 2030


DIKMA #3

“Mengkaji Isu Bahwa Indonesia Tidak Ada Lagi Tahun 2030”


Pernyataan yang dikemukakan Prabowo dalam pidatonya mengenai Indonesia tidak ada lagi 2030 menimbulkan banyak pro dan kontra. Ada yang mengatakan mungkin bisa benar-benar terjadi dan ada pula yang menyanggah serta mengatakan bahwa pernyataan beliau kurang kuat karena tidak menyebutkan data secara kongkrit, justru beredar isu bahwa pernyataan tersebut diambil dari novel Ghost Fleet: A Novel of The Next World War. Berikut adalah beberapa pendapat dan fakta keadaan Indonesia saat ini.
Sampai saat ini, Indonesia terus memperbaiki diri dari tahun ke tahun. Perekonomian dan pendidikan Indonesia sudah lebih baik dari pada masa orde baru, dilihat dari kebebasan berekspresi dan menyalurkan kreativitasnya. Masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan alam serta kreativitas yang tinggi untuk dikembangkan dalam usaha guna meningkatkan perekonomian. Namun, saat ini yang terjadi justru sumber daya Indonesia dikuasai oleh pihak asing, contoh nyatanya adalah PT. Freeport Indonesia yang telah beroperasi sejak 1967 mengeruk kekayaan emas dan tembaga. Hingga tahun 2017, Indonesia hanya memegang kurang dari 10% saham Freeport. Namun saat ini pemerintah Indonesia sedang berusaha mendapatkan 51% saham Freeport dan menyerahkannya kepada Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar 10% jika berhasil, dengan syarat terjadinya perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia. Kontrak Freeport seharusnya berakhir pada 2021. Sorotan lain yang perlu diperhatikan yaitu terjadinya privatisasi BUMN, dimana cabang-cabang ekonomi vital tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh negara namun saat ini diswastakan.
Berdasarkan survei dari keuangan Swiss (Credit Suisse) bahwa Indonesia termasuk negara dengan perekonomian timpang terbesar nomor 4 di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Ketimpangan ini terjadinya karena penguasaan kekayaan nasional yang saat ini hanya dikuasai 1% dari masyarakat golongan tertentu. Sebetulnya, jika ditilik dari gini ratio (rasio yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh) sudah terjadi peningkatan dari 0,41% menjadi 0,391% yang artinya pemerataan ekonomi semakin membaik.

Sumber : Credit Suisse dan BPS

Dilihat dari segi hutang negara, Indonesia memiliki utang luar negeri mencapai 3.706,5 triliun. Tentu sangat dimungkinkan akan bertambah karena pemerintah sedang menggalakkan banyak program seperti dana desa (tiap desa diberi dana hingga 800juta), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas), Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan lainnya. Sebenarnya, utang negara itu bukan menjadi masalah jika digunakan untuk hal yang produktif. Pemerintahan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono memiliki utang yang lebih kecil dari pemerintahan Joko Widodo, tetapi dilihat dari keefektifan dalam penggunaannya sangat berbeda. Pada zaman SBY, uang negara digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi BBM dan lain sebagainya. Kebanyakan program ini hanya menolong serta membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Berbeda dengan pemerintahan Jokowi yang mengembangkan desa melalui dana desa, perbaikan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan lain sebagainya yang dampaknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang.


Jika utang tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur yang membantu produksi maka biaya produksi akan turun dan harga barang dipasaran juga akan turun. Penurunan harga ini akan memicu terjadinya konsumsi tinggi dan produsen juga akan terpacu berproduksi lebih banyak akibat adanya kenaikan permintaan. Selain itu, debt ratio (rasio antara utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto) Indonesia masih dalam batas aman, yaitu sebesar 27%. Ambang batas sebagaimana diatur dalam pasal 12 UU No.17/2003 yaitu 60%. Jika ditilik kembali, meskipun Indonesia memiliki hutang Rp3.706,5 triliun, masih dikatakan aman dan sehat jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki utang sangat besar. Contohnya Jepang yang memiliki utang hingga Rp143.000 triliun dan debt ratio mencapai 227,2%, Singapura yang memiliki utang hingga Rp743.000 triliun dengan debt ratio 105,5%, bahkan Amerika Serikat memiliki total utang Rp170.000 triliun dengan debt ratio 101,5%. Namun, sebenarnya nilai ini tidak dapat dijadikan acuan karena sistem perekonomiannya sangat berbeda. Perekonomian Indonesia ditopang dari konsumsi (baik pemerintah maupun rumah tangga) sebesar 50%, sedangkan di negara maju penopang perekonomian mengandalkan produksi. Untuk mengubah penopang perekonomian menjadi produksi, saat ini pemerintah sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur dan UMKM.
Sebenarnya, pernyataan Indonesia akan bubar tahun 2030 bisa jadi benar ataupun sebaliknya. Pada tahun 2030, di Indonesia akan terjadi bonus demografi artinya jumlah penduduk usia produktif akan naik, jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik maka sangat mungkin Indonesia tidak ada lagi tahun 2030 tetapi jika bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian Indonesia justru bisa menjadi negara dengan perekonomian terkuat. Seperti prediksi dari PricewaterhouseCoopers (Lembaga audit dan konsultan profesional) menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia melewati Brazil, Rusia, dan Jerman. Dengan dukungan demografis dan produktivitas sebagai penggerak pertumbuhan, ekonomi RI akan menembus peringkat 4 di dunia pada 2050.  Lalu menurut McKinsey&Company dalam tajuk The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (2012) memperkirakan pada 2030 perekonomian Indonesia akan stabil dengan urutan ketujuh di dunia. Menurut OECD dalam The Ocean Economy in 2030, Indonesia menjadi urutan ketiga setelah China dan India.
Sumber :Kata Data, World Bank, IMF

Sumber Referensi:
Redakur Kompas.2018.Prabowo Ungkap Pidatonya Soal Indonesia Bubar Tahun 2030 atas Kajian Ahli Intelijen, diakses 6April 2018 pada https://nasional.kompas.com/
Redaktur iNews.2018.Benarkah Indonesia Bubar 2030 Hasil Riset Buktikan Sebaliknya, diakses 6 April 2018 pada https://www.inews.id/
Muzayyin, Arif Hulwan.2018.Indonesia Bubar 2030 Versi Prabowo dan Warning Oposisi, diakses 6 April 2018 pada https://m.cnnindonesia.com/
Redaktur Tribun News.2018.Banyak Kontra Pidato Prabowo Indonesia Bubar 2030, Tito Karnavian & Gatot Nurmantyo Tanggapi Posistif, diakses 6 April 2018 pada http://video.tribunnews.com/
Ibrahim, Gibran Maulana.2018.Soal Indonesia Bubar 2030, Gerindra Tak Percaya Prabowo Kutip Novel, diakses 6 April 2018 pada https://m.detik.com/
Yuliawati.2016.Riwayat Freeport Memburu Harta Karun di Papua, diakses 7 April 2018 pada https://www.cnnindonesia.com/
Redaktur.2017.Ketimpangan Ekonomi Indonesia Peringkat 4, diakses 7 April 2018 pada https://katadata.co.id/infografik/
Redaktur.2016.Utang Pemerintah Jokowi Rp 3.089 Triliun, Menkeu: Kenapa Perlu Berutang? Tanya Warung Sebelah, diakses 7 April 2018 pada https://www.kaskus.co.id/
Miftakhul.2017.Sarjana Menganggur Semakin Banyak, diakses 7 April 2018 pada https://www.jawapos.com/
Redaktur.2018.2030, Ekonomi RI Terbesar Kelima Dunia, diakses 7 April 2018 pada http://koran-sindo.com/
Burmansyah, Edy.2017.Kekeliruan Debt to GDP Ratio, diakses 8 April 2018 pada http://indoprogress.com/



Share:

Sabtu, 31 Maret 2018

Learn Design, And Realize Your Dream


MEDIA CLUB 2018
Learn Design, And Realize Your Dream 

Pada hari Jumat (16/03/2018) telah dilaksanakan acara Media Club 2018 yang merupakan salah satu program kerja rutin setiap tahun dari departemen Hubungan Informasi UKMF Penelitian KRISTAL. Acara tersebut diadakan di Ruang Ramah Tamah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Media club merupakan suatu bentuk kegiatan pelatihan internal pengurus UKMF Penelitian KRISTAL dalam bidang media desain grafis guna mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mengenai teknologi informasi untuk para pengurus itu sendiri. Kegiatan Media Club 2018 ini mengambil tema “Learn design, and Realize your dream” dengan Fransiscus Vio Wijaya selaku pembicara untuk materi pembuatan poster ilmiah dengan CorelDraw dan Fajar Indra Prasetyo selaku pembicara materi pembuatan PowerPoint.
Acara Media Club ini dimulai dengan bacaan doa yang dipimpin dari pembawa acara yaitu Dina Faizah dan Ariyanti Rita Damayanti. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Media Club yaitu Luthfan Fadhila yang dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua UKMF Penelitian KRISTAL yaitu Gea Octaviani.
Acara selanjutnya adalah penyampaian materi pertama oleh Saudara Fransiscus Vio Wijaya mengenai pembuatan poster imliah menggunakan aplikasi CorelDraw. Pada kesempatan ini disampaikan bagaimana membuat poster yang menaik yang akan diikutkan dalam sebuah lomba. Materi yang disampaikan  mulai dari pemilihan background sampai penambahan bentuk-bentuk yang cukup rumit pada poster. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan pemateri mengajarkan kepada para pengurus tahap-tahap untuk membuat poster secara detail.
Selanjutnya adalah penyampaian materi dari Saudara Fajar Indra Prasetyo mengenai pembuatan PowerPoint  yang menarik untuk mendukung kemampuan kita dalam melakukan presentasi untuk sebuah lomba. Disampaikan berbagai cara membuat PowerPoint yang menarik misalnya dengan membuatnya menjadi mirip sebuah video dengan menggunakan berbagai tools yang selama ini belum banyak orang yang tahu. Tampilan ini membuat orang akan beranggapan bahwa kita memutarkan sebuah video padahal hal tersebuat adalah tampilan slide presentasi yang dibuat sedemikian rupa hingga mirip sebuah video. Selain itu dalam pembuatan PowerPoint juga dapat menggunakan bantuan dari aplikasi lain seperti CorelDraw. Dalam hal ini ditegaskan bahwa PowerPoint yang menarik sangat mendukung kita dalam melakukan presentasi.
Setelah semua pemateri selesai, maka acara dilanjutkan dengan Sosialisai SOP yang merupakan panduan dalam berorganisasi dari Sekretaris UKMF KRISTAL oleh Saudari Novita Nurbaiti. Setelah itu acara ditutup dengan penyerahan kenangdoa bersama.
Diadakannya kegiatan Media Club ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan para pengurus UKMF KRISTAL terutama untuk anggota baru dalam menggunakan media untuk menciptakan suatu karya yang dapat bermanfaat di kemudian hari terutama dalam pembuatan poster dan PowerPoint.



Share:

Selasa, 20 Maret 2018

Mengulas Kembali UU MD 3


Diskusi Publik Mahasiswa (DIKMA) #2

“Mengulas Kembali UU MD 3”


UU MD 3 resmi berlaku mulai Kamis, 15 Maret 2018 meski tanpa tanda tangan dari Presiden Jokowi. Presiden juga mengumumkan tidak akan mengeluarkan Perpu, beliau meminta masyarakat untuk mengajukan uji UU kepada Mahkamah Konstitusi apabila merasa kurang setuju dengan isi revisi UU MD 3.
Munculnya revisi UU ini menimbulkan banyak pro dan kontra, mulai dari waktu pengesahan UU MD 3 oleh DPR dalam waktu yang sangat singkat, hingga konten dalam UU tersebut yang kontroversial. Terdapat tiga pasal yang menimbulkan banyak reaksi masyarakat, yaitu pasal 73 mengenai kewajiban Kepolisian melaksanakan pemanggilan paksa jika diminta DPR, pasal 122 huruf k mengenai penyampaian kritik yang melecehkan DPR akan dikenakan sanksi pidana, dan pasal 245 mengenai pemanggilan DPR apabila terkena kasus harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan disetujui secara tertulis oleh presiden. Selain itu, muncul pula anggapan adanya penguatan imunitas DPR. Setujukah Anda dengan anggapan tersebut?
Jika ditinjau lebih jauh lagi, munculnya UU MD 3 bermula dari tertangkapnya ketua DPR Setya Novanto. Berbagai reaksi masyarakat muncul dalam menanggapi kasus ini dari mulai berlomba menghakimi di sosial media , menjelek-jelekkan Setya Novanto dan DPR secara bebas, dan juga bermunculan meme-meme yang merendahkan DPR. Anggapan masyarakat terhadap DPR cenderung ke arah negatif, sehingga muncul rasa ketidakpercayaan pada wakil yang dipilihnya sendiri. Sebenarnya jika ditelusuri, kesalahan ini dimulai dari pemilu. Masyarakat tidak memilih dengan benar wakil-wakilnya yang duduk di kursi DPR, banyak yang asal milih, dan bahkan tidak mengenal wakil yang dipilihnya. Jika dilihat dari pemberitaan di televisi, DPR justru banyak disoroti karena kasus-kasus negatifnya bukan kinerja baik yang telah dilakukan. Dalam tulisan ini kami melihat dari berbagai sudut pandang, mengenai pro dan kontra UU MD 3.
Sebenarnya sebelum adanya revisi UU MD 3, imunitas terhadap DPR mengenai pengkritikan sudah ada dalam UU. Namun demikian, aturan tersebut belum diatur dengan jelas. Melalui revisi UU MD 3 ini, DPR bermaksud memperjelas sanksi terhadap masyarakat yang memberikan kritik yang mengarahkan pada pelecehan kepada DPR. Saat ini kebanyakan masyarakat mengasumsikan DPR itu buruk sehingga masyarakat merasa tidak setuju dengan adanya revisi UU MD 3 ini. Namun demikian, apabila DPR kita yang saat ini menduduki jabatan sebagai wakil kita memang orang-orang baik dan benar-benar membela rakyat, maka adanya UU MD 3 membuat mereka lebih kuat dan lebih bisa menyampaikan aspirasi rakyat.
Dalam UU MD 3 sebenarnya tidak ada yang salah karena DPR hanya mnginginkan masyarakat tidak menghina profesinya. Mengenai pasal 245 tentang adanya MKD dalam proses pemanggilan DPR tidak menghalang-halangi penyidikan karena wewenang MKD hanya sebagai pemberi pertimbangan. Dilihat dari tanggungjawab DPR sebagai perwakilan masyarakat yang ada di dalam pemerintahan, maka memang perlu adanya penguatan wewenang. Peran DPR adalah penyampai aspirasi rakyat. Contoh saja mengenai penetapan APBN, tanpa DPR pemerintah dapat melakukan penganggaran yang tidak sesuai.
Jika dilihat dari penyampaian kritik, DPR dalam membuat kebijakan pasti terdapat unsur politik. Masyarakat pun sama, sangat dimungkinkan penyampaian pendapatnya diboncengi kepentingan politik. Opsi lain dalam melakukan kritik yaitu memang ingin mengkritik yang membangun atau hanya ikut-ikutan saja. Untuk itu diperlukan aturan tegas agar penyampaian kritik dilakukan secara baik dan benar-benar membangun.
Selain tanggapan di atas, terdapat pula banyak kontra terhadap isi UU MD 3. Jika DPR justru sulit dikritik, maka bagaimana cara membangun kebijakan-kebijakan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan serta keadaan masyarakat? Seharusnya DPR terbuka terhadap kritik yang membangun dan melakukan banyak pengkajian untuk menetapkan suatu aturan. Menurut banyak pihak, UU MD 3 yang membuat DPR kebal terhadap kritik, padahal kritik merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap kinerja DPR. Penyampaian pendapat juga merupakan hak setia warga negara yang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28.
Kontroversi yang menjadi soreotan masyarakat lainnya yaitu dalam pasal 245 mengenai mekanisme pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum harus mendapat persetujuan DPR dengan sebelumnya mendapat pertimbangan dari MKD. Hal ini memicu ketidak transparan, seakan-akan pasal ini melindungi DPR karena pemanggilan DPR harus dengan persetujuan MKD. Sedangkan MKD sendiri memiliki fungsi hanya sebagai penasihat di lingkungan DPR, anggota MKD pun juga berisi para DPR. Contoh jika KPK ingin memanggil salah seorang anggota DPR maka akan kesulitan dan ini akan menghambat kinerja KPK karena harus melalui MKD dan disetujui presiden. Pasal lain yang menjadi polemik yaitu pasal 73 ayat 4 huruf d, yang mengatur kepolisian harus menuruti perintah DPR mengenai pemanggilan secara paksa, itu menyalahi aturan.
Sesuatu yang unik mengenai UU MD 3 yaitu penetapan persetujuan UU ini yang sangat cepat. Hanya memerlukan tujuh jam dalam sidang paripurna DPR dan UU ini telah disetujui. Padahal untuk pengesahan UU lain memerlukan waktu yang lama.  Terdapat banyak tanggapan mengenai fakta cepat diputuskannya UU MD 3, yaitu disebabkan karena gejolak mengenai DPR semakin tinggi setelah tertangkapnya Setya Novanto, kehormatan DPR tidak diperdulikan lagi, serta hujatan-hujatan sangat cepat bermunculan melalui sosial media. Jika tidak cepat diatasi maka hal ini akan mengguncang persatuan Indonesia. Disisi lain cepatnya UU ini disahkan merupakan indikasi keingainan DPR agar kebal terhadap kririk. Mengapa untuk masalah yang sebenarnya tidak terlalu urgent UU sangat cepat diputuskan tanpa pengkajian lebih lanjut? Bahkan dimungkinkan peristiwa ini hanya masalah perseorangan. Tetapi untuk UU yang urgent seperti terorisme justru diputuskan sangat lama.

Simpulan:
Sebenarnya permasalah MD 3 yaitu pada pemahaman mengenai kata ‘kehormatan’ dan batasan mengenai mana yang disebut kritik melecehkan dan mana yang disebut kritik membangun. Perlu adanya pembahasan dan pengkajian lebih lanjut mengenai persamaan persepsi kata kehormatan dan batasan-batasan dalam menyampaikan kritik. Selain itu, alangkah lebih baik jika mulai saat ini masyarakat lebih selektif dalam memilih wakilnya di kursi DPR, serta lebih bijak dalam menyampaikan kritik maupun aspirasinya dalam sosial media.

Share:

Jam

Anda Pengunjung Ke-