#DIKMA5 Polemik Kenaikan Tarif BPJS Indonesia, Sebuah Solusi atau Tekanan?

#DIKMA5

Polemik Kenaikan Tarif BPJS Indonesia, Sebuah Solusi atau Tekanan?

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 sebagai langkah untuk mengatasi defisit yang dialami perusahaan jaminan kesehatan ini. Kenaikan ini akan dikenakan untuk kelas I menjadi Rp 60 ribu dan kelas II menjadi Rp 110 ribu. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyebutkan memang perusahaan ini telah mengalami defisit yang jika tak ditambal dengan kenaikan iuran bisa mencapai angka Rp 80 triliun. Keputusan kenaikan iuran BPJS ini menuai banyak pro dan kontra.

Ada yang setuju terhadap Pemerintah mengenai kenaikan ini terutama hanya difokuskan pada kenaikan BPJS khusus pekerja saja. Karena dianggap mampu membayar dengan income yang tetap. Tentu hal ini pelan-pelan akan mengurangi defisit yang terjadi. Sedangkan ada yang beranggapan bahwa bisa dinaikkan, namun tidak sampai 100% karena dikhawatirkan terdapat oknum “nakal” yang bermain iuran BPJS ini.

Namun tidak sedikit juga yang berlawanan terhadap Pemerintah, sebagian besar menilai besaran kenaikan yang digodok Pemerintah terlalu tinggi sehingga membebani masyarakat. karena apabila dinaikkan, maka tidak akan menutup defisit BPJS, justru membuat rakyat semakin tidak membayar, dan efeknya berimbas pada biaya rumah sakit, obat, dokter, pun kian merosot tunggakannya. Dilihat dari aspek demografi, Pemerintah tidak memperhatikan pendapatan per daerah, karena tidak semua daerah mampu menyesuaikan kenaikan BPJS ini.

Sebagai mahasiswa, hal ini sangat baik untuk dikritisi mengingat pengaruhnya terhadap kesejahteraan negara. Kenaikan BPJS dalam mengatasi defisit ini memang memiliki banyak sisi positif dan negatif, namun terlepas dari itu, Pemerintah perlu memperbaiki permasalahan sebelum kenaikan ini dilakukan dengan memperbaiki sistem BPJS mulai dari sistem rujukan, antara puskesmas rumah sakit ke BPJS, dan sistem tagihan. Peningkatan kuantitas ini perlu diselaraskan dengan peningkatan kualitas yang diberikan mulai dari obat yang diberikan, pelayanan, fasilitas, dll. Hal ini perlu ditinjau kembali mengingat banyak terjadi “beda perlakuan”  antara peserta BPJS dan Non BPJS. Penguatan kembali regulasi yang mengatur BPJS dan dengan sanksi yang diberikan. Meniru Negara lain yang telah maju dalam bidang penyediaan layanan kesehatan pun turut menjadi referensi solusi Pemerintah dalam pemecahan masalah defisit ini.

Referensi:

Puti Aini Yasmin. 2019. Tiap Tahun Produksi Pangan RI Turun Terus. Artikel diunduh dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4520268/tiap-tahun-produksi-pangan-ri-turun-terus.

Ihasanudin. 2019. Ditantang IDI Paparkan Solusi Defisit BPJS, Ini Jawaban Jokowi. Artikel diunduh dari https://nasional.kompas.com/read/2018/10/25/16155111/ditantang-idi-paparkan-solusi-defisit-bpjs-ini-jawaban-jokowi.

Simorangkir, Eduardo. 2019. Sebagian Warga Setuju Iuran BPJS Kesehatan Naik, Asalkan. Artikel diunduh dari https://finance.detik.com/moneter/d-4686026/sebagian-warga-setuju-iuran-bpjs-kesehatan-naik-asalkan

Wareza, Monica. 2019. Ingat! Mulai 2020 BPJS Kesehatan Kelas I & II Naik. Arikel diunduh dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20190907121510-4-97798/ingat-mulai-2020-bpjs-kesehatan-kelas-i-ii-naik

Kompas. 2019. Mulai 1 Januari 2020, Iuran BPJS Kesehatan Naik. Artikel diunduh dari https://www.kompas.tv/article/53793/mulai-1-januari-2020-iuran-bpjs-kesehatan-naik